Kompas, 9 Januari 2014

KOMPAS.com - Tarif kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014 untuk fasilitas layanan kesehatan primer diusulkan untuk naik. Kenaikan ditujukan untuk layanan kesehatan primer yang disediakan pihak swasta, misalnya klinik pratama, dokter praktik mandiri, atau klinik berjejaring.

Demikian dikatakan Kepala Pusat Ekonomi Dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (UI), Hasbullah Thabrany, Rabu (8/1/2014), di Jakarta. "Kenaikan ini diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan pada masyarakat. Kenaikan ini ditujukan untuk swasta, karena sulit bila diberikan lewat insentif lain untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Kita sudah mengusulkan ini pada Presiden dan akan segera dibahas," ujarnya.

Selengkapnya...

Kompas, 8 Januari 2014

JAKARTA, KOMPAS — Sistem Jaminan Kesehatan Nasional mensyaratkan pemeriksaan berjenjang bagi peserta. Ini menuntut perubahan paradigma berobat. Karena belum terbiasa, banyak peserta merasa sistem rujukan menyusahkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu menyiapkan masa transisi agar masyarakat siap.

"Di awal pelaksanaan JKN, BPJS Kesehatan perlu lebih fleksibel," kata Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany di Jakarta, Selasa (7/1). Masa transisi ini bisa berlaku 3-6 bulan.

Selengkapnya...

Timlo, 4 Januari 2014

Timlo.net — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mewacanakan untuk melegalkan lokalisasi. Namun belum sempat terealisasi, wacana ini mendapatkan kritikan dan cercaan dari berbagai pihak.

Menanggapi hal tersebut, Ahok mengatakan, pernyataan itu hanya untuk menyindir pihak-pihak yang sok suci dan tidak setuju dengan adanya prostitusi. Padahal mereka mengetahui adanya praktik lokalisasi terselubung.

Selengkapnya...

Okezone, 5 Januari 2014

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa keberatan dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengusulkan dilakukannya lokalisir terhadap tempat-tempat praktek prostitusi.

"Kalau mau dilokalisasi lagi ya ulama keberatan. Ahok ini orang yang sombong banget. Seperti penguasa yang semaunya saja," kritik Ketua MUI, Amidhan saat dihubungi Okezone di Jakarta, Sabtu (4/1/2014) malam.

Selengkapnya...

Kontroversi Lokalisasi Prostitusi

DetikNews, 27 Desember 2013

Jakarta - Geliat praktik prostitusi di Jakarta sudah bukan hal yang baru. Namun belakangan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencermati kondisi prostitusi di ibu kota sudah semakin parah dan mengkhawatirkan.

Gagasan Ahok melokalisasi prostitusi sebagai salah satu solusi ditolak keras sejumlah kalangan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Front Pembela Islam (FPI) terang-terangan tak setuju.

Ahok mengungkapkan wacana ini sudah pernah dibahas dengan Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi. Sayangnya, Ahok masih belum melihat adanya peluang untuk mewujudkan rencana lokalisasi pelacuran.

Selengkapnya...