0
0
0
s2smodern

Narasumber : dr. Mubasysir Hasan Basri MA

Introduksi

  1. Pak Mubasysir berharap semua peserta sudah membaca dan mengerjakan tugas yang diberikan untuk membuat analisa stakeholder masing-masing. Sehingga proses belajar interaksi  dapat berjalan. Pak Mubasysir akan membantu langsung berbasis hasil analisa peserta memberikan komentar dan memperbaikinya. Proses belajar menjadi dialogis dan aktif antara peserta maupun narasumber.
  2. Tujuan belajar dengan webinar ini adalah  membuat paper dalam bidang kebijakan AIDS bukan untuk memberi nilai tetapi apa yang bisa dibangun dari pemikiran yang sudah berkembang. Fungsi  narasumber membantu memfasilitasi untuk mengkerangkai kembali penelitian peserta sehingga masuk  dalam kerangka kebijakan.  Karena  Kebijakan  yang terpenting adalah analisa stakeholder untuk memahami kekuatan politik dibalik kebijakan.  Maka penting untuk melakukan analisa stakeholder. Analisa stakeholder ini sebenarnya adalah policy game. Inti dari Policy game adalah proses belajar memahami siapa yang mendukung,  kontra maupun yang netral. Dengan melakukan analisa kekuatan-kekuatan politik yang mendukung dan kontra akan berguna untuk menyusun strategi dalam melakukan advokasi.
  3. Karena peserta belum ada yang mengerjakan tugas, Pak mubasysir membantu memberikan sharing hasil analisa yang sudah dilakukan oleh mahasiswanya melalui tayangan screen dan menunjukkan  bagaimana cara melakukan analisa stakeholder dengan mengambil contoh kebijakan soal narkoba. Sebagai panduan peserta wajib membaca bacaan  dan tugas yang dapat dilihat dalam web: https://advokasidanpolitik.blogspot.com
  4. Peserta dapat berlatih melakukan analisis stakeholder dengan skema yang sudah ada (tersedia dalam table) yang dipilah menjadi tiga aktor ; pendukung, kontra dan netral.  Peserta memberikan skor (1-5) untuk setiap aktor.  Skoring tergantung dengan peserta, tidak mutlak. Hanya membantu untuk mempermudah dalam melakukan analisa.

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Kegiatan selama 5 hari (24 – 28 Maret 2014) di Yogyakarta terdiri dari 2 bagian. Tiga hari pertama (24 – 26 Maret 2014) merupakan kegiatan tatap muka tahap pertama terkait dengan pembelajaran jarak jauh dengan tema Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari komponen 3 yaitu Penguatan Manajemen Pengetahuan HIV-AIDS, Riset Kebijakan dan Program HIV-AIDS Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia, kerja sama PKMK FK UGM dan DFAT. Dengan latar belakang yang cukup beragam dari masing-masing peneliti universitas yang terlibat dalam penelitian ini, perlu kiranya upaya untuk memberikan pembekalan yang cukup serta untuk memperkuatkan kapasitas mereka sebagai dukungan dalam pelaksanaan penelitian nantinya.

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern

Mengawali pelaksanaan penelitian tahap pertama “Integrasi Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS Dalam Kerangka Sistem Kesehatan Nasional” yang rencananya akan dimulai pada bulan Mei hingga Juli 2014, tim inti dari PKMK FK UGM dan PPH Atma Jaya Jakarta menyelenggarakan pelatihan metode penelitian selama 2 hari di Yogyakarta. Tiga hari sebelumnya dipergunakan untuk menyelenggarakan pertemuan tatap muka yang pertama, mengawali pembelajaran jarak jauh / kursus online dengan metode blended learning tentang Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan.

Berikut adalah Slide Presentasi dan Bahan Pendukung yang digunakan oleh Narasumber selama pelaksanaan kegiatan ini.

Klik Disini

0
0
0
s2smodern
0
0
0
s2smodern
Selasa, 26 Maret 2014
Oleh : Eunice Setiawan

Suasana Workshop Hari 3Di hari akhir tatap muka pertama pembelajaran jarak jauh tentang kebijakan AIDS dan sistem kesehatan dihadiri oleh narasumber dari KPAN, DFAT dan PPH Atma Jaya. Mereka menyampaikan materi mengenai perluasan respon AIDS, dari dua perspektif yang berbeda serta materi sistem penguatan masyarakat sipil.

Dari perspektif KPAN, perluasan respon AIDS di Indonesia saat ini masih diperlukan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan HIV dan AIDS. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui perumusan dan penetapan kebijakan agar setiap upaya perluasan dan respon HIV dan AIDS memiliki payung hukum yang jelas, sehingga dapat dijadikan panduan bagi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

0
0
0
s2smodern