Selasa, 25 Maret 2005
Oleh: M.Suharni

Pokok bahasan sesi pertama hari kedua diampu oleh dr Trijoko Yudopuspito, M.Sc PH. Pada sesi ini pengampu memulai dengan materi Dasar Advokasi Kebijakan; Deteksi, Diagonis dan Penanganan Dini HIV dan AIDS. Landasan kebijakannya antara lain adalah; Permenkes 21/2013 tentang Penganggulangan HIV dan AIDS. Permenkes 290/2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran dan Permenkes 269 tahun 2009 tentang rekam medis, Permenkes 36/2012 ttg Rahasia Kedokteran, Permenkes 37/2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium, dan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya. Penanggulangan meliputi; promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan, dan rehabilitasi. Pendekatan diagnosis dilakukan dengan cara Voluntary Counseling Test (VCT) dan Provider Initiative Testing and Counseling (PITC) yang diatur dengan peraturan teknis.

Selengkapnya...

Senin, 24 Maret 2014
Oleh: Sisilya Oktaviana Bolilanga

Hari pertama kursus terintegrasi tatap muka dan online diawali dengan gambaran pelatihan selama 5 hari ke depan. Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada para peneliti universitas mengenai metodologi penelitian yang akan dilakukan, termasuk konsep penelitian, desain penelitian, metode pengumpulan data serta analisis data. Keberagaman latar belakang profesi dan pengalaman peneliti lokal yang terlibat dalam penelitian ini cukup bervariasi, untuk itu dirasa perlu menyamakan persepsi tentang analisis kebijakan dan bagaimana itu dilakukan. Keluaran akhir yang diharapkan dari pembelajaran ini ialah terbentuknya para ahli analisis kebijakan HIV dan AIDS. Hal ini cukup strategis dilakukan untuk meningkatkan peran para akademisi dari perguruan tinggi sebagai aktor kunci untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan kesehatan agar menjadi lebih baik degan melakukan advokasi kebijakan publik AIDS di daerah. Terkait juga dengan komponen ketiga Tridharma Universitas yaitu pengabdian masyarakat.

Selengkapnya...

Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan AIDS, ada beberapa pertanyaan strategis:

• Apakah kebijakan AIDS merupakan bagian dari sistem kesehatan?
• Bagaimana dampak desentralisasi terhadap penanggulangan AIDS?
• Bagaimana pendekatan hulu hilir, mulai dari pencegahan sampai ke kuratif?
• Apakah perlu ada Jaringan kebijakan AIDS untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada?
• Apakah sistem kesehatan itu dan bagaimana sebenarnya keterkaitannya dengan kebijakan AIDS atau sebaliknya?
• Apakah AIDS bagian dari Sistem Kesehatan di pusat dan di daerah?

Saat ini ada pandangan bahwa kebijakan AIDS kurang dilihat sebagai bagian dari sistem kesehatan, meskipun pada sisi yang lain telah banyak upaya dilakukan untuk mengkaitkan kebijakan AIDS ini dengan sistem kesehatan. Sebagai gambaran, pelayanan kuratif di RS dan preventif masih mempunyai berbagai hambatan, anggaran AIDS masih tergantung pada donor, bukan dari pendapatan asli daerah, hubungan Dinas Kesehatan di daerah dengan KPAD bervariasi dengan pola yang tidak jelas. Sejarah AIDS di Indonesia memang memperlihatkan bahwa pelaku-penting AIDS tidak hanya Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Pelaku-pelaku utama justru dari swasta dan unit lainnya. Hal ini merupakan hal yang baik, namun tanpa koordinasi tentunya akan menjadi kurang baik. Tantangannya adalah bagaimana menempatkan kebijakan AIDS ini dalam sistem kesehatan yang ada, jika kebijakan AIDS adalah kebijakan kesehatan? Untuk itulah diperlukan berbagai pengembangan kebijakan AIDS.

Tahapan pengembangan kebijakan AIDS perlu diawali dengan mengembangkan agenda kebijakan, kemudian merumuskan naskah akademik kebijakan, melalui proses legislasi, implementasi kebijakan, mengevaluasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi untuk perubahan kebijakan. Di level mana kebijakan akan diimplementasikan juga perlu ditentukan, apakah di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten. Isu kebijakan adalah isu hulu yang nantinya berimplikasi terhadap network, tidak hanya pada kacamata HIV, tetapi melibatkan sektor lain yang sangat penting. Bagaimana mengintegrasikan hal tersebut? 

Problematika tentang analisis kebijakan seperti digambarkan di atas, saat ini belum banyak dipahami oleh para penggiat AIDS dari berbagai kalangan sehingga kebijakan AIDS dewasa ini cenderung mereplikasi berbagai kebijakan yang dikembangkan di tingkat internasional dan regional. Oleh karena itu, PKMK FK UGM bermaksud untuk mengembangkan sebuah kursus tentang “Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan” serta penelitiannya bagi para peneliti dan penggiat AIDS di Indonesia. Kursus ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dari peserta dalam Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sebagai bentuk penguatan kapasitas anggota jaringan untuk analisis kebijakan AIDS.

Info lebih lanjut klik brosur dibawah ini: 

Pengantar

Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan AIDS, ada beberapa pertanyaan strategis:

• Apakah kebijakan AIDS merupakan bagian dari sistem kesehatan?
• Bagaimana dampak desentralisasi terhadap penanggulangan AIDS?
• Bagaimana pendekatan hulu hilir, mulai dari pencegahan sampai ke kuratif?
• Apakah perlu ada Jaringan kebijakan AIDS untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada?
• Apakah sistem kesehatan itu dan bagaimana sebenarnya keterkaitannya dengan kebijakan AIDS atau sebaliknya.
• Apakah AIDS bagian dari Sistem Kesehatan di pusat dan di daerah?
• Bagaimana peran para stakeholder dalam penanggulangan AIDS?

Saat ini ada pandangan bahwa kebijakan AIDS kurang dilihat sebagai bagian dari sistem kesehatan, meskipun pada sisi yang lain telah banyak upaya dilakukan untuk mengkaitkan kebijakan AIDS ini dengan sistem kesehatan. Sebagai gambaran, pelayanan kuratif di RS dan preventif masih mempunyai berbagai hambatan, anggaran AIDS masih tergantung pada donor, bukan dari pendapatan asli daerah, hubungan Dinas Kesehatan di daerah dengan KPAD bervariasi dengan pola yang tidak jelas. Sejarah AIDS di Indonesia memang memperlihatkan bahwa pelaku-penting AIDS tidak hanya Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Pelaku-pelaku utama justru dari swasta dan unit lainnya. Hal ini merupakan hal yang baik, namun tanpa koordinasi tentunya akan menjadi kurang baik. Tantangannya adalah bagaimana menempatkan kebijakan AIDS ini dalam sistem kesehatan yang ada, jika kebijakan AIDS adalah kebijakan kesehatan? Untuk itulah diperlukan berbagai pengembangan kebijakan AIDS.

Tahapan pengembangan kebijakan AIDS perlu diawali dengan mengembangkan agenda kebijakan, kemudian merumuskan naskah akademik kebijakan, melalui proses legislasi, implementasi kebijakan, mengevaluasi kebijakan serta merumuskan rekomendasi untuk perubahan kebijakan. Di level mana kebijakan akan diimplementasikan juga perlu ditentukan, apakah di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten. Isu kebijakan adalah isu hulu yang nantinya berimplikasi terhadap network, tidak hanya pada kacamata HIV, tetapi melibatkan sektor lain yang sangat penting. Bagaimana mengintegrasikan hal tersebut?

Problematika tentang analisis kebijakan seperti digambarkan di atas, saat ini belum banyak dipahami oleh para penggiat AIDS dari berbagai kalangan sehingga kebijakan AIDS dewasa ini cenderung mereplikasi berbagai kebijakan yang dikembangkan di tingkat internasional dan regional. Oleh karena itu, PKMK FK UGM bermaksud untuk mengembangkan sebuah kursus tentang "Kebijakan AIDS dan Sistem Kesehatan" serta penelitiannya bagi para peneliti dan penggiat AIDS di Indonesia. Kursus ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan dari peserta dalam Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia sebagai bentuk penguatan kapasitas anggota jaringan untuk analisis kebijakan AIDS.

Tujuan

• Peserta mampu menganalisis dan mengevaluasi komponen dan fungsi sistem kesehatan yang diperlukan untuk penguatan respon HIV dan AIDS dan mampu menyediakan rekomendasi yang konkrit terhadap kebijakan yang diperlukan di pusat dan di berbagai daerah.
• Peserta mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menggunakan kesempatan untuk melakukan advokasi peran yang lebih besar sektor kesehatan dalam respon HIV dalam konteks sistem kesehatan yang ada.
• Secara kritis peserta diharapkan mampu menganalisis kesenjangan layanan kesehatan bagi kelompok yang terdampak oleh HIV dan AIDS dan mampu menyediakan rekomendasi untuk memperbaiki akses terhadap layanan tersebut melalui partisipasi yang lebih besar dari kelompok yang terdampak.
• Mengembangkan kemampuan untuk melakukan riset kebijakan dalam AIDS.

Subjek Kursus

1. Modul 1. Sistem Kesehatan dan Desentralisasi Politik: Desentralisasi Politik dan sektor kesehatan, tujuan dari sistem kesehatan, aktor yang terlibat dalam sistem kesehatan, kerangka analitik untuk menilai kinerja sistem kesehatan, hubungan dan saling keterkaitan komponen sistem kesehatan
2. Modul 2: Organisasi Sistem Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan: desentralisasi dan tata keloa, pembiayaan pemerintah dan swasta, pendekatan vertikal dan horizontal, strategi untuk mengoptimalkan struktur organisasi dan integrasi.
3. Modul 3: Perluasan Respon AIDS dan Sistem Kesehatan, dalam konteks Jaringan Kesehatan: keterkaitan antara perluasan respon AIDS dengan fungsi dan komponen sistem kesehatan, dampak AIDS pada sistem kesehatan, indikator yang perlu dikembangkan terkait dengan penguatan sistem kesehatan untuk memperkuat respon AIDS, sumber daya manusia dan isu tentang stigma dan diskriminasi (AIDS dan latar belakang perilaku)
4. Modul 4. Sistem Penguatan Masyarakat Sipil: komponen utama fungsi dari sistem penguatan masyarakat sipil, kebutuhan bagi penguatan masyarakat sipil dalam konteks respon HIV dan AIDS dan keterkaitan antara penguatan penguatan sistem masyarakat sipil dengan penguatan sistem kesehatan.
5. Modul 5. Layanan HIV, aksesibilitas dan Artikulasi Kepentingan kelompok Populasi Kunci dan Masyarakat: ketersediaan layanan bagi kelompok populasi kunci, prinsip GIPA, isu-isu sensitif dari kelompok populasi kunci, transparansi dan akuntabilitas layanan.
6. Modul 6. Penelitian Kebijakan AIDS dan Penulisan Paper Kebijakan AIDS: Pemahaman akan metode penelitian kebijakan, topik-topik prioritas penelitian kebijakan AIDS, menyusun policy paper dan policy brief untuk AIDS, dan penyampaiannya.

Metode Kursus

Merupakan model campuran (Blended) antara tatap muka dan web-based-learning.

1. Tahap 1: Tatap muka 3 hari di PKMK Yogyakarta
2. Tahap 2: Web based e-learning
   • Penugasan online (kajian artikel, studi kasus, video, presentasi dan proposal)
   • Diskusi online yang dimoderatori melalui skype
   • Tutorial kelompok melalui webinar untuk memperoleh bimbingan dari narasumber
3. Tahap 3: Tatap muka: Presentasi Proposal

Penilaian dan Kelulusan

• Penyusunan Proposal Kegiatan atau Penelitian terkait dengan kebijakan AIDS atau kebijakan lain yang relevan.
• Peserta dinyatakan lulus jika bisa menyelesaikan minimal 75% dari jadwal tatap muka dan pembelajaran/tutorial/konsultasi jarak jarh.
• Peserta yang dinyatakan lulus dan memperoleh nilai tertinggi akan memperolah seed grant untuk melakukan kegiatan atau penelitian yang diajukan dalam proposal.
• Hasil dari penelitian/kegiatan diharapkan bisa dipresentasikan pada pertemuan Forum Nasional ke-V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia di bulan September 2014 di Bandung khususnya untuk Sesi Satelit AIDS.

Peserta

• Peserta kursus pada gelombang kedua ini diharapkan berasal dari anggota organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang HIV dan AIDS, praktisi dan pengamat kesehatan.
• Peserta diharapkan telah memiliki pengalaman penelitian atau bekerja di bidang HIV dan AIDS.
• Setiap kursus dibatasi hingga 10 orang.
• Peserta harus memiliki komitmen untuk mengikuti kursus secara lengkap 3 hari tatap muka dan 10 kali tutorial/konsultasi jarak jauh, serta mempelajari bahan dari web.
• Peserta harus mempunyai kemampuan menggunakan internet, web, video-streaming, dan diskusi virtual.

Narasumber/Fasilitator

• Peneliti Senior Universitas bidang kebijakan Kesehatan dan HIV & AIDS
• Advisor/Program Officer dari Lembaga Mitra Pembangunan
• Praktisi Kebijakan dalam bidang HIV dan AIDS dari OMS dan Pemerintah.

Cara dan Waktu Pendaftaran dan Kursus

• Peserta yang tertarik untuk mengikuti kursus harus memenuhi persyarat sebagai berikut:
  • Tertarik dengan isu kebijakan HIV dan AIDS,
  • Mengirimkan data diri, berupa Curricullum Vitae,
  • Mengirimkan tulisan tentang kebijakan HIV dan AIDS terkait Pencegahan, Pengobatan dukungan dan perawatan, serta mitigasi dampak. Topik dapat apa saja yang terkait dengan HIV dan AIDS, seperti isu kondom, SUFA, LKB, hak ODHA dan lain sebagainya. Tulisan dibuat dalam format word 1,5 spasi, huruf new time roman 12, sebanyak 1.200 kata.
• Waktu pengiriman tulisan sampai dengan tanggal 31 Juli 2014 dan dikirimkan kepada kontak person pendaftaran.
• Proses seleksi dilakukan berdasarkan tulisan yang masuk dan hasil seleksi akan diumumkan pada minggu ke 2 Agustus 2014. Peserta yang akan diterima sebanyak 10 orang.
• Waktu kursus untuk peserta dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan praktisi kesehatan: Agustus – November 2014.

Biaya

Peserta tidak dipungut biaya untuk mengikuti kursus ini, namun akan ada seleksi.

Kontak Person Pendaftaran

Muhammad Suharni
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Mobile: +628127834544

Atau

Eviana Hapsari Dewi
Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Mobile: +6282133739581

Informasi Lebih Lanjut

www.kebijakanaidsindonesia.net