AntaraNews, 30 Desember 2013

Kami berpendapat karena kita sudah punya sistem BPJS, kita integarasikan di situ, tidak perlu pengaturan secara khusus

Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) No 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres No 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara.

Selengkapnya...

AntaraNews, 1 Januari 2014

Data valid tentang kepesertaan akan menekan permasalahan di lapangan sehingga tujuan pemerintah dalam meluncurkan program itu yakni mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,

Medan (ANTARA News) - Gubernur Sumatera Utara meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sudah memiliki data valid tentang kepesertaan sehingga tidak menimbulkan masalah.

"Data valid tentang kepesertaan akan menekan permasalahan di lapangan sehingga tujuan pemerintah dalam meluncurkan program itu yakni mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara lebih profesional, tanggap, informatif sekaligus bermartabat tercapai," kata Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho di Medan, Rabu.

Selengkapnya...

AntaraNews, 2 Januari 2014

Bandung (ANTARA News) - Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bandung di Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung diserbu calon peserta dari kalangan umum.

"Saya datang ke BPJS Kesehatan untuk mendaftar menjadi peserta sekaligus membayar iuran pertamanya. Ngantri juga tidak apa-apa lah yang penting lancar," kata Sudirman (55) warga Cibangkong Kecamatan Maleer Kota Bandung, Kamis.

Sudirman datang beserta ratusan warga Kota Bandung lainnya untuk mendaftar pada hari pertama beroperasinya BPJS Kesehatan setelah bertransformasi dari PT Askes (Persero).

Selengkapnya...

Solo – Penyusunan anggaran perawatan bagi penderita HIV/AIDS di Kota Solo akan diatur melalui Perda. Hal itu dilakukan untuk memperkuat kebijakan anggaran bagi perawatan dan penanggulangan penderita HIV/AIDS.

Selama ini, anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS dianggarkan sebesar Rp 300 juta per tahun. Anggaran yang dikelola oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Solo tersebut berasal dari Global Funding sebesar Rp 200 juta ditambah Rp 100 juta dari APBD.

Selengkapnya...

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Republik Indonesia selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional membuka Sesi Satelit: ‘Localizing Three Zeroes and Innovation in ASEAN Countries’ pada hari Rabu, 20 November 2013 bertempat di Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

Selengkapnya...