Sumber daya manusia yang kompeten, baik level manajerial maupun level pelaksana di lapangan merupakan salah satu tantangan dalam upaya integrasi. Beberapa tenaga teknis di lapangan misalnya; Petugas Penjangkau dan Pendamping, Konselor HIV dan AIDS, Manajemen Kasus, dan buddies masih dirasakan kurang baik dalam hal jumlah maupun kapasitas oleh sebagian besar informan dalam penelitian ini. Sedang di level penyedia layanan kesehatan, Kemenkes telah membuat kebijakan tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah, yakni Permenkes No. 1199/Menkes/PER/X/2004. Regulasi ini masih dirasa kurang memayungi karena kebutuhan sumber daya manusia di program HIV dan AIDS tidak hanya di sarana kesehatan milik pemerintah, tapi di instansi terkait lainnya.

Selengkapnya...

Benson T Tumwesigye[1], Damalie Nakanjako[2], Rhoda Wanyenze[3], Zainab Akol[1] and Nelson Sewankambo[2]

Abstract

 Background: The AIDS Control Program (ACP) in Uganda has spearheaded the national health sector HIV response for the last three decades. ACP has developed, revised and implemented various HIV prevention, care and treatment policies in order to keep interventions relevant to the changing dynamics of the HIV epidemic. However, the ACP team and partners remain concerned about the lengthy policy development processes. This study documented the policy development and revision processes to identify strengths and weaknesses in order to inform adjustments as Uganda embraces the move to ‘zero’ HIV infections.

Selengkapnya...

Sejak tahun 2013 berkembang program yang mendorong penerapan tes HIV secara mandiri atau dikenal dengan HIV self‑testing (HIVST). Program ini memungkinkan orang tanpa berlatabelakang medis dapat melakukan tes HIV sendiri. HIVST ini merupakan tes yang dapat dilakukan secara pribadi (private) – tanpa melibatkan orang lain. Namun, tes ini tidak bisa menentukan seseorang terinfeksi HIV atau tidak, masih diperlukan tes konfirmasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Mungkinkah diimplementasikan di Indonesia? Apa saja adaptasi yang harus dilakukan bila harus diterapakan di Indonesia? Bagaimana sistem kesehatan nasional dapat mengakomodasi hal tesebut?

Selengkapnya...

Kompas, 5 September 2014

AMBARAWA, KOMPAS.com - Warga Kota Bandungan, Kabupaten Semarang, mengaku geram dengan lambannya sikap Pemkab Semarang dalam menangani sejumlah permasalahan di kota pariwisata berhawa sejuk itu.

Pemerintah dinilai hanya memikirkan persoalan yang berkaitan dengan PSK dan permasalahan prostitusi, sedangkan kepentingan publik warga Bandungan seolah diabaikan.

Selengkapnya...