AntaraNews, 2 Januari 2014
Bandung (ANTARA News) - Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Bandung di Jalan Pelajar Pejuang Kota Bandung diserbu calon peserta dari kalangan umum.
"Saya datang ke BPJS Kesehatan untuk mendaftar menjadi peserta sekaligus membayar iuran pertamanya. Ngantri juga tidak apa-apa lah yang penting lancar," kata Sudirman (55) warga Cibangkong Kecamatan Maleer Kota Bandung, Kamis.
Sudirman datang beserta ratusan warga Kota Bandung lainnya untuk mendaftar pada hari pertama beroperasinya BPJS Kesehatan setelah bertransformasi dari PT Askes (Persero).
Noor Tromp1, Adiatma Siregar2, Barnabas Leuwol3, Dindin Komarudin3, Andre van der Ven4, Reinout van Crevel4, Rob Baltussen1
Aim: to evaluate the costs-effectiveness of scaling up community-based VCT in West-Java. Methods: the Asian epidemic model (AEM) and resource needs model (RNM) were used to calculate incremental costs per HIV infection averted and per disability-adjusted life years saved (DALYs). Locally monitored demographic, epidemiological behavior and cost data were used as model input.
Noor Tromp1, Adiatma Siregar2, Barnabas Leuwol3, Dindin Komarudin3, Andre van der Ven4, Reinout van Crevel4, Rob Baltussen1
Tujuan: untuk mengevaluasi efektivitas biaya (cost-effectiveness) perluasan layanan (scaling-up) VCT berbasis masyarakat di Jawa Barat.
Metode: Asian epidemic modelling (AEM) dan resource need model (RNM) digunakan untuk menghitung biaya-biaya tambahan untuk setiap infeksi HIV yang dihindari dan setiap disability-adjusted life years (DALYs) yang diselamatkan. Data demografi, perilaku dan biaya hasil pantauan lokal yang berhubungan dengan epidemic digunakan sebagai input pada model.
Spiritia adalah salah satu dari lima LSM dari seluruh dunia yang menerima penghargaan khusus dari FHI di Konferensi AIDS Internasional pada 2002 di Barcelona, Spanyol. Spiritia juga menerima penghargaan Red Ribbon Award sebagai Runner Up di Konferensi AIDS Internasional di Toronto, Kanada, 2006.
Solo – Penyusunan anggaran perawatan bagi penderita HIV/AIDS di Kota Solo akan diatur melalui Perda. Hal itu dilakukan untuk memperkuat kebijakan anggaran bagi perawatan dan penanggulangan penderita HIV/AIDS.
Selama ini, anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS dianggarkan sebesar Rp 300 juta per tahun. Anggaran yang dikelola oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Solo tersebut berasal dari Global Funding sebesar Rp 200 juta ditambah Rp 100 juta dari APBD.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia