- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3882
Liputan6, 3 Januari 2014
Liputan6.com, Jakarta : Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditetapkan pemerintah memang sedikit berbeda dengan Jaminan Kesehatan komersial atau asuransi swasta. Meskipun ada beragam manfaat kelas atas yang bisa dinikmati dalam asuransi komersial, tapi jaminan kesehatan sosial lebih murah dan mencakup semua masyarakat Indonesia.
Kepala Departemen Hubungan Masyarakat BPJS Irfan Humaidi menyebutkan, pembayaran iuran JKN sifatnya gotong royong dan seumur hidup. Yang mampu membantu yang tidak mampu.
- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3630
JPNN, 31 Desember 2013
BOGOR - Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengimbau pada para pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja rumah tangga (PRT), supir dan pekerja informal lainnya ke BPJS Kesehatan. Menurutnya hal ini adalah hak semua warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan kesehatan.
"Sebaiknya begitu. Misalnya untuk pembantu saya dan supir saya, saya bayarkan saja. Bisa ke kelas 2 atau kelas 3.Bisa bayar 3 bulan atau 6 bulan," ujar Menkes usai menghadiri peluncuran BPJS Kesehatan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, (31/12).
- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3252
JPPN, 5 Januari 2014
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyebut penolakan Rumah Sakit (RS) pemerintah terhadap Devannya Putri Salsabila untuk dioperasi menggunakan fasilitas Kartu Jakarta Sehat (KJS) milik orangtuanya disebabkan belum tuntasnya pengintegrasian KJS dengan Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di DKI Jakarta.
Hal ini diketahui Rieke setelah tim kesehatannya melakukan advokasi terhadap Nindita Putri, orangtua bayi usia seminggu yang menderita penyakit Atresia Esofagus sejak lahir. Padahal, Nindita pemegang KJS yang digagas Gubernur DKI Joko Widodo.
- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3467
ROL, 3 Januari 2014
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) Said Iqbal mengatakan pihaknya membuka posko pengaduan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh provinsi.
"Kami menghimbau kepada masyarakat yang mengeluhkan masalah JKN bisa mengadu ke posko kami," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/1). Said Iqbal menilai, sejak dimulainya JKN pada 1 Januari terjadi kesemerawutan terutama pada jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.
- Detail
- Kategori Induk: Artikel (Article)
- Kategori: Berita Media (News)
- Dilihat: 3130
ROL, 3 Januari 2014
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Warga Yogyakarta menilai akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai diterapkan tahun ini lebih rumit dari akses Askes.
Pasalnya, sejumlah warga harus bolak balik rumah sakit melengkapi persyaratan untuk akses JKN ini. Salah satu pasien Rumah Sakit Jogja Rahmawati (58) yang terkena imbasnya.
Informasi
 |
 |
 |
 |
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia