AntaraNews, 2 Januari 2014
Kami sangat berterima kasih sudah diresmikan program BPJS JKN untuk wilayah Sumbar, maka program ini harus disukseskan dalam pelaksanaannya supaya tak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,
Padang (ANTARA News) - Program Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Sakato yang dibiayai dengan APBD sejak dua tahun terakhir, kini diintegrasikan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai berlaku sejak awal Januari 2014.
AntaraNews, 2 Januari 2014
Program ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 pukul 00.01 WITA,
Manado (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo H Sarundajang mengatakan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memenuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
"Program ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 pukul 00.01 WITA," kata gubernur di Manado, Kamis.
AntaraNews, 2 Januari 2014
Apa BPJS dengan asuransi itu sama atau bagaimana? Kemudian, sistemnya seperti apa. Selama ini, saya masih sebatas lihat dari televisi, bagaimana kemudian syarat yang harus disiapkan, dan di mana mendaftar,
Semarang (ANTARA News) - Posko Jaminan Kesehatan Nasional yang disediakan Rumah Sakit Umum Pusat dr Kariadi Semarang, Kamis, mulai "diserbu" warga masyarakat untuk mengetahui informasi tentang layanan baru itu.
AntaraNews, 30 Desember 2013
Kami berpendapat karena kita sudah punya sistem BPJS, kita integarasikan di situ, tidak perlu pengaturan secara khusus
Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) No 105/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu dan Perpres No 106/2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan Lembaga Negara.
AntaraNews, 1 Januari 2014
Data valid tentang kepesertaan akan menekan permasalahan di lapangan sehingga tujuan pemerintah dalam meluncurkan program itu yakni mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,
Medan (ANTARA News) - Gubernur Sumatera Utara meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sudah memiliki data valid tentang kepesertaan sehingga tidak menimbulkan masalah.
"Data valid tentang kepesertaan akan menekan permasalahan di lapangan sehingga tujuan pemerintah dalam meluncurkan program itu yakni mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat secara lebih profesional, tanggap, informatif sekaligus bermartabat tercapai," kata Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho di Medan, Rabu.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia