Secara kelembagaan, Komisi Penanggulangan AIDS adalah inisiatif pemerintah pusat yang kemudian mengalami penyesuaian karena adanya kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia mulai tahun 2001. Secara struktural, KPA provinsi dan kabupaten/kota memang tidak langsung dibawah KPA Nasional, namun dari sisi program, design dan agenda program KPA daerah merupakan refleksi dari kebijakan program KPAN. Terlebih dengan minimnya dana (yang sebagian besar untuk biaya non-program) dan terbatasnya sumber daya manusia di tingkat KPA daerah, kebergantungan akan program dari KPAN masih besar. Program GF-ATM dan Indonesia Partnership Fund, misalnya semakin memperkuat relasi pusat-daerah ini. Beberapa KPA daerah menunjukkan respon dan perkembangan tingkat kelembagaan yang berbeda. Di daerah di mana masyarakat sipilnya aktif, misalnya Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, KPA daerah cenderung lebih aktif. Permasalahan implementasi kebijakan yang umum ditemui di wilayah yang dikunjungi adalah sinergi kebijakan KPAN dengan prioritas program kesehatan daerah.

Selengkapnya...

Oleh: Lita Sri Andayani, SKM, MKes  (FKM USU)

Suatu berita menggembirakan bagi pemerhati masalah HIV/AIDS di Sumatera Utara, pada pertengahan tahun 2014 ini sudah terbit Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Walaupun secara nasional berita ini tidaklah terlalu menonjol, karena dari seluruh propinsi di Indonesia ternyata tinggal 5 propinsi saja yang belum mempunyai Pergub Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Seperti peraturan pemerintah lainnya, ada kecendrungan isi Pergub ini hampir sama dengan Pergub lainnya yang sejenis, dalam arti isinya yang secara umum hampir-hampir sama. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi penanggulanggan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga dan masyarakat.

Selengkapnya...

New Vision, 17 August 2014

Key interventions have seen paediatric HIV infections through mother-to-child transmission reduce significantly over the last two years, a senior doctor has said.

The number of Ugandan HIV-positive mothers who pass on the virus to their unborn babies has reportedly dropped from 40% to 2% within a very short time.

If that does not sound cool enough, how about this: Dr. Backline Balungi Kanywa, the manager of medical care at Baylor College of Medicine children's foundation-Uganda, says that if men were fully involved in the HIV/AIDS prevention campaign, that 2% statistic would in fact be no more!

Selengkapnya...

Times of Swaziland, 17 August 2014

MBABANE – Government plans to spend over E3.2 billion in five years on a new venture known as the 'test and treat' programme. The Times SUNDAY understands that this is how government hopes to ensure that all Swazis get tested for HIV.

About 230 000 Swazis are said to be HIV-positive and government is on a mission to identify and enrol all of them on treatment.
Part of this money would be spent purchasing ARVs and financing other intervention measures in the fight against HIV.
Khanya Mabuza, Director of the National Emergency Response Council on HIV/AIDS (NERCHA), said government was currently studying the full financial implications of testing the whole nation for HIV, in the effort to implement the 90-90- 90 programme.

Selengkapnya...