Oleh : Ign. Praptoraharjo
Pengantar
Dalam lima tahun terakhir ini penularan HIV melalui hubungan seksual yang tidak aman kembali menjadi faktor risiko yang utama baik secara heteroseksual maupun homoseksual. Kebijakan penanggulangan AIDS di Indonesia pun dititikberatkan untuk mengendalikan penularan HIV melalui program pencegahan penularan HIV melalui transmisi seksual (PMTS). Pilar PMTS dikembangkan baik secara struktural dengan mendorong terbangunnya lingkungan yang kondusif maupun pada tingkat individual melalui komunikasi perubahan perilaku. Dua fokus program tersebut dilengkapi dengan adanya akses yang lebih besar utuk pemeriksaan infeksi menular seksual dan terjaminnya pasokan kondom. Meskipun demikian ada satu tingkat yang belum disikapi dengan jelas dalam kebijakan itu yaitu pada tingkat dyad (pasangan) dimana hubungan seksual ini pada dasarnya merupakan interaksi antar dua orang yang dengan motif-motif tertentu menentukan bagaimana bentuk hubungan seksual yang dijalaninya.
Riga Iman | Selasa, 03 November 2015
REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Sukabumi telah merampungkan pemetaan populasi kunci yang rawan terkena penyebaran HIV/AIDS. Hasilnya, ditemukan sebanyak 50 populasi kunci lelaki suka lelaki (LSL).
"Pemetaan populasi kunci dalam sebulan ini menghasilkan banyak data baru,’’ ujar Sekretaris KPA Kota Sukabumi, Fifi Kusumajaya kepada wartawan, Selasa (3/11). Metode yang digunakan berbeda dan jauh lebih sistematis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Wikha Setiawan | Selasa, 3 Nov 2015
KENDAL - Angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten Kendal terus menunjukkan peningkatan. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) setempat mencatat, hingga kini sudah ada 507 orang di Kendal yang terjangkit virus mematikan ini.
Angka tersebut mengalami peningkatan dari data terakhir, pada Februari 2015 yang hanya 454 kasus, terdiri dari 296 orang pengidap HIV dan 158 pengidap AIDS. Dalam waktu tujuh bulan, penderita meningkat virus ini meningkat 53 orang.
Oleh : Chrysant Lily
"The true art of using data is in finding ways to use the data that address the particular concerns of the target audience." (UNAIDS/WHO 2004)
Hasil penelitian PKMK tentang keterlibatan OMS dan OBK atau yang biasa disebut sebagai sektor komunitas dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mengakibatkan mereka tidak bisa secara maksimal berkontribusi pada pencapaian hasil adalah karena kegiatan-kegiatan yang dilakukannya menjadi cenderung mekanis, termasuk dalam pengumpulan data program. Pada dasarnya data program dikumpulkan untuk dua tujuan, pertama untuk akuntabilitas atas program yang dijalankan dan kedua untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan dan perbaikan program. Sayangnya selama ini pengumpulan data yang dilakukan oleh OMS/OBK cenderung untuk memenuhi tujuan yang pertama saja, yaitu untuk pertanggungjawaban kepada donor ataupun kepada KPA. Data program sekedar dipakai untuk mengukur capaian target, tetapi tidak untuk meninjau apakah pendekatan yang dilakukan sudah tepat guna dan tepat sasaran. Akibat tidak dilaksanakannya tujuan yang kedua ini, daya tanggap OMS/OBK terhadap kebutuhan konstituennya menjadi lemah, sehingga kinerjanya dalam penanggulangan HIV dan AIDS menjadi kurang optimal.
Abstrak
Di daerah dimana ada kebutuhan yang besar terhadap layanan kesehatan sementara sumber daya yang tersedia terbatas, keputusan terkait kebijakan dan program dituntut untuk bisa menghasilkan outcome yang maksimal. Mendesaknya isu-isu kesehatan yang utama seperti penanggulangan penyakit mensyaratkan bahwa keputusan harus dibuat berdasarkan sesuatu yang lebih dari sekedar intuisi atau pengalaman sebelumnya.
Kerangka Menghubungan Data dengan Tindakan membantu para manajer program dan pembuat kebijakan untuk memahami dengan lebih baik lagi tentang kebutuhan penting terhadap data untuk mendukung pengambilan keputusan. Kerangka ini juga membantu mereka yang bertugas mengumpulkan data, termasuk para peneliti dan ahli M&E untuk memvisualisasikan bagaimana kerja mereka bisa diterapkan ke dalam konteks program dan kebijakan. Terakhir, kerangka ini juga bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan kesehatan untuk dapat memprioritaskan keputusan dan kegiatan pengumpulan data.
© 2026 Kebijakan AIDS Indonesia