Gruskin, S., Ahmed, S., and Ferguson, L. 2008.

Abstrak

Sejak diperkenalkannya obat-obatan untuk mencegah transmisi HIV vertikal dari ibu ke anak, tujuan dan pendekatan tes HIV terhadap ibu-ibu hamil semakin menjadi kontroversi. Di tahun-tahun belakangan ini, salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah tes HIV adalah dengan menawarkan tes HIV kepada perempuan sebagai bagian dari layanan kehamilan dan persalinan. Panduan baru yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) dan Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) secara khusus mencatat layanan-layanan ini sebagai titik masuk dari pendekatan Provider-Initiated HIV Testing and Counseling (PITC). Panduan ini memberikan langkah awal yang baik menuju dilaksanakannya PITC yang peka terhadap hak kesehatan, hak asasi dan etika terhadap ibu-ibu hamil yang ada di fasilitas kesehatan.

Selengkapnya...

Oleh : Chrysant Lily

Pada bulan Juli 2015, WHO mengeluarkan sebuah pedoman global yang baru untuk layanan tes HIV. Pedoman ini kembali menegaskan bahwa Provider Initiated Testing and Counseling (PITC) merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan cakupan layanan tes HIV dan menghubungkan klien ke layanan lanjutan. PITC juga dikenal sebagai ‘tes rutin’ atau ‘tes konseling HIV terintegrasi di sarana kesehatan’ dimana berbeda dengan pendekatan tes HIV yang diprakarsai oleh klien, dalam PITC tes HIV ditawarkan oleh petugas di fasilitas layanan kesehatan secara rutin. Dengan pendekatan ini hambatan-hambatan yang ada dalam tes HIV yang diprakarsai oleh klien bisa diperkecil, antara lain karena klien bisa mendapatkan tes HIV sambil mengakses layanan kesehatan lainnya serta tes HIV bisa dilaksanakan tanpa harus bergantung pada motivasi klien untuk mencari tes HIV. Tes HIV bisa lebih dikondisikan sebagai sesuatu yang normal dan sifatnya rutin, sehingga diagnosa lebih dini bisa didapatkan oleh mereka yang mengakses layanan di fasilitas kesehatan.  

Selengkapnya...

Oleh : Zunyou Wu et al.

Terdapat empat faktor mempengaruhi respon China terhadap pandemi HIV dan AIDS: 1) Struktur pemerintahan dan jaringan hubungan yang ada, 2) Informasi Ilmiah yang meningkat, 3) pengaruh ekternal  yang menggarisbawahi  konsekuensi potensial  dari pandemi HIV  dan AIDS dan dengan demikian mempercepat perencanaan strategis, 4) komitmen politik yang meningkat pada level tertinggi.  Respon China memuncak pada pembuatan undang-undang untuk mengontrol HIV dan AIDS – Pengaturan Pencegahan AIDS dan kontrol.  Ada tiga inisiatif utama ditingkatkan secara bersamaan.  Pertama, pemerintah memprioritaskan intervensi untuk mengontrol epidemi pada penasun, Pekerja Seks, LSL, dan donor darah. Kedua, tes HIV rutin dilakukan pada populasi resiko tinggi. Ketiga,  pemerintah menyediakan perawatan untuk individu yang terinfeksi HIV.  Program yang berani ini muncul dari proses dialog dan kolaborasi panjang antara pegawai-pegawai pada setiap tingkat pemerintah, peneliti, penyedia layanan, pengambil kebijakan dan berujung pada  aksi yang menentukan.

Selengkapnya...

Oleh: M.Suharni

Ada kesenjangan antara produk regulasi penanggulangan AIDS dengan implementasinya di lapangan. Secara normatif  upaya penanggulangan AIDS di Indonesia sudah memiliki banyak kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah,  menurut KPAN terdapat sekitar 247  kebijakan sampai dengan tahun 2014. Akan tetapi keberadaan Kebijakan AIDS belum mampu menurunkan epidemi AIDS, Indonesia merupakan penyumbang 23 % infeksi baru di Asia Pasifik, hanya kalah dari India yang menyumbang 38 % seperti dilansir oleh laporan UNAIDS^[1]Tulisan ini  menawarkan bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan kunci agar  regulasi yang ada dapat lebih efektif dilaksanakan untuk mencegah peningkatan epidemi AIDS.

Selengkapnya...